TIMES NIAS, PACITAN – Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, angkat suara terkait proyek rehabilitasi sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Pacitan.

Ia menyebutkan, penurunan penawaran harga yang begitu drastis dalam proses lelang menjadi sorotan tajam pihaknya. Ia menekankan, jangan sampai kondisi itu justru mengorbankan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami berharap selama pekerjaan nanti betul-betul bisa dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat secara maksimal,” ujar Rudi saat ditemui di gedung DPRD Pacitan, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, pelayanan maksimal bukan hanya soal fungsi gedung yang berdiri megah, tapi juga menyangkut spek teknis bangunan yang harus sesuai perencanaan. Apalagi, penawaran dari pihak rekanan dinilai turun signifikan dari nilai pagu awal.

“Kalau saya lihat penurunan penawaran ini juga sangat luar biasa. Konsekuensinya, Dinkes Pacitan juga harus memberikan pengawasan lebih ketat,” tegas politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Komisi II, lanjut Rudi, juga tak akan tinggal diam. Ia menegaskan, DPRD akan terjun langsung untuk melakukan pengawasan lapangan guna memastikan standar teknis tetap terjaga.

“Dengan turunnya harga penawaran itu, apakah bisa sesuai standar spek yang sesuai dengan perencanaan? Ini harus dievaluasi, termasuk jenis pekerjaannya. Insyaallah Komisi II nanti akan turun ke lapangan,” imbuhnya.

Tak hanya soal fisik bangunan, Rudi juga mengingatkan soal persoalan krusial lain di tubuh Dinas Kesehatan: penghentian belanja obat akibat defisit anggaran DAK.

“Terkait dengan pelayanan, kemarin kan dari DAK ada penghentian terkait belanja obat. Pihak Dinkes katanya sedang nyari solusi terkait kekurangan Rp4,1 miliar. Kami juga belum cek ke bawah,” katanya.

Menurut Rudi, dalam waktu dekat Komisi II akan membedah persoalan itu lebih dalam dalam pembahasan APBD Perubahan 2025. Ia mengaku akan memastikan transparansi dan kejelasan sumber dana yang digunakan Dinkes.

“Nanti di saat APBD Perubahan 2025 akan saya pertanyakan: sumber dana dari mana saja, besarannya, untuk apa? Akan kita clearkan,” tukasnya.

“Prinsipnya, kami di Komisi II akan tetap mengawasi dan koordinasi. Bagaimana pelayanan, bagaimana struktur bangunan, itu menjadi konsen kami,” sambung Rudi.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, dr. Daru Mustikoaji, belum memberikan pernyataan karena tengah mengikuti rapat bersama DPRD.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Pacitan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp329 miliar pada tahun 2025. Anggaran ini terbagi untuk tiga sektor: Rp150 miliar dikelola langsung oleh Dinkes, Rp128 miliar dialokasikan ke RSUD dr. Darsono, dan sisanya untuk rehabilitasi serta operasional sejumlah puskesmas.

Salah satu proyek rehab yang menjadi sorotan adalah Puskesmas Kebonagung, yang dibekali anggaran dari APBD Pacitan 2025 sebesar Rp179.379.060,00. Proyek ini masuk dalam kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada DPA Dinas Kesehatan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini adalah Retno Wulandari, SKM, MPH, dengan Penanggung Jawab Anggaran (PA) dr. Daru Mustikoaji. (*)